(Mahasyarakat)-Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengambil langkah tegas setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menginstruksikan seluruh kepala daerah PDIP untuk tidak menghadiri retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, yang sebelumnya dijadwalkan pada 21–28 Februari 2025.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Resmi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada Kamis (20/2/2025).
Instruksi Megawati: Tunda Retret di Magelang
Dalam suratnya, Megawati menegaskan bahwa ia memiliki kendali penuh atas kebijakan partai, sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP.
“Mengingat bahwa Ketua Umum adalah pusat kekuatan politik partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi langsung berada di bawah kendali saya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan,” tulisnya.
Ia juga meminta kepala daerah yang sedang dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan kembali ke daerah masing-masing.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah agar menunda perjalanan ke Magelang. Jika sudah dalam perjalanan, diminta berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut,” lanjutnya.
Selain itu, ia meminta seluruh kepala daerah tetap berkomunikasi aktif dengan DPP PDIP untuk memantau situasi politik yang berkembang.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby untuk menerima arahan,” tambahnya.
PDIP Tidak Tunjuk Plt Sekjen Pengganti Hasto
Selain menunda retret, Megawati juga memutuskan untuk tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal sebagai pengganti sementara Hasto Kristiyanto.
Keputusan ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis malam.
“Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen untuk menggantikan Hasto,” kata Komarudin.
Ia menegaskan bahwa komando partai tetap berada di bawah kendali langsung Megawati, dan seluruh kader, termasuk yang berada di parlemen, harus menunggu instruksi lebih lanjut.
“Fraksi ialah perpanjangan tangan dari DPP partai,” ujarnya.
Hasto Kristiyanto Resmi Ditahan KPK
Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan dalam kasus buronan Harun Masiku.
Ia diduga terlibat dalam:
✅ Pemberian suap kepada eks anggota KPU RI, Wahyu Setiawan, bersama Harun Masiku untuk mengamankan kursi DPR RI.
✅ Membantu pelarian Harun Masiku, termasuk menyuruhnya merendam ponselnya dalam air sebelum kabur pada 8 Januari 2020.
✅ Menghilangkan barang bukti, dengan menyuruh stafnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponselnya.
✅ Mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan tidak benar, guna menghambat penyidikan.
Usai diperiksa, Hasto sempat menyampaikan pernyataan ke media, menantang KPK untuk bersikap adil dengan juga memeriksa keluarga Presiden Jokowi.
“Semoga ini menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum secara adil, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” ujar Hasto di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
Ia juga mengklaim telah bersikap kooperatif selama pemeriksaan.
“Saya sudah menjalani pemeriksaan sebagai warga negara yang taat hukum. Ada 62 pertanyaan yang saya jawab, dan penyidik KPK sangat profesional,” katanya.
KPK menahan Hasto selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Retret Kepemimpinan di Magelang Tetap Berjalan
Meskipun PDIP menarik seluruh kepala daerahnya dari retret, acara ini tetap berlangsung sesuai jadwal.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada 505 kepala daerah yang baru dilantik.
“Retret di Akmil Magelang tetap berjalan karena sarana dan prasarana telah disiapkan,” kata Bima Arya.
Retret ini akan membahas tiga materi utama:
1️⃣ Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah.
2️⃣ Arahan strategis dari para menteri terkait program pemerintahan.
3️⃣ Pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Menteri Keuangan juga dijadwalkan memberikan materi khusus terkait efisiensi anggaran bagi kepala daerah.
Kesimpulan
Langkah Megawati untuk menunda retret dan tidak menunjuk Plt Sekjen menunjukkan bahwa PDIP sedang memperkuat kendali partai di tengah dinamika politik yang berkembang.
Sementara itu, KPK terus melanjutkan penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto, yang ditahan atas dugaan keterlibatannya dalam kasus suap dan perintangan penyidikan.
Bagaimana menurut Anda, apakah langkah PDIP ini akan berdampak besar pada politik nasional? 🤔⬇️
