Jakarta, 12 Februari 2025 – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) resmi menerima pagu anggaran tahun 2025 setelah melalui proses efisiensi dan penyesuaian. Langkah ini diambil untuk memastikan optimalisasi penggunaan anggaran dalam mendukung program-program prioritas sektor pariwisata. Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi komitmen Kemenpar dalam menjalankan berbagai program unggulan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.
Setelah menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (12/2/2025), Menpar Widiyanti menyampaikan bahwa Kemenpar tetap fokus pada sejumlah program strategis. Di antaranya adalah Gerakan Wisata Bersih, digitalisasi pariwisata melalui Tourism 5.0, program Pariwisata Naik Kelas, pengembangan event berbasis intellectual property (IP) Indonesia, serta penguatan Desa Wisata.
“Hari ini kami diminta untuk menjelaskan berapa besar efisiensi yang dilakukan dari sisa anggaran yang telah disetujui oleh DPR untuk ditindaklanjuti,” ujar Menpar Widiyanti.
Target Sektor Pariwisata 2025
Tahun 2025, Kemenpar menargetkan peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional, perolehan devisa, serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus). Selain itu, peningkatan tenaga kerja di sektor pariwisata dan pencapaian peringkat Travel and Tourism Development Index juga menjadi prioritas utama.
Menpar Widiyanti menegaskan bahwa efisiensi anggaran justru menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta.
Strategi Efisiensi Anggaran
Sebagai bagian dari strategi efisiensi, Kemenpar akan mengoptimalkan anggaran operasional, termasuk pengurangan biaya rapat dan perjalanan dinas, tanpa mengganggu operasional utama. “Kami juga melakukan sosialisasi kepada duta besar-duta besar yang akan berangkat ke luar negeri. Mereka bisa menjadi agen promosi pariwisata. Kolaborasi ini akan kami tingkatkan. Selain itu, kami mendorong investor untuk berinvestasi di 9 Kawasan Ekonomi Khusus dan 3 Badan Otorita,” jelas Menpar Widiyanti.
Dukungan dari Komisi VII DPR RI
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, disampaikan bahwa efisiensi anggaran diharapkan dapat memperkuat kinerja sektor pariwisata Indonesia di tahun mendatang. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menekankan bahwa efisiensi anggaran harus dimaknai sebagai pendorong kinerja kementerian/lembaga.
“Ini tentang bagaimana membangkitkan semangat seluruh jajaran, baik eselon dua, tiga, empat, hingga pegawai kecil, agar tidak kehilangan motivasi untuk berkarya demi bangsa dan negara. Spiritnya adalah menggunakan anggaran sekecil mungkin tanpa mengabaikan kinerja sebagai aparatur negara,” kata Lamhot.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengubah target program kerja Kementerian Pariwisata. “Kementerian Pariwisata juga diharapkan dapat meningkatkan indeks kinerja kepariwisataan pada tahun 2025,” ujar Evita.
Langkah Ke Depan
Dengan pagu anggaran yang telah disesuaikan, Kemenpar berkomitmen untuk terus memacu pertumbuhan sektor pariwisata melalui program-program inovatif dan kolaborasi strategis. Kehadiran para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenpar dalam Raker tersebut menunjukkan keseriusan dalam menjalankan amanah untuk memajukan pariwisata Indonesia.
Efisiensi anggaran ini diharapkan tidak hanya mendorong kinerja internal, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi pariwisata dunia yang kompetitif dan berkelanjutan.
