Solo, 21 Februari 2025 – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), angkat bicara mengenai instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti retreat di Magelang. Jokowi menegaskan bahwa kegiatan retreat tersebut merupakan urusan pemerintah dan para kepala daerah diundang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Jokowi: Ini Urusan Pemerintahan
Dalam keterangannya di kediaman pribadinya di Solo, Jokowi menyatakan bahwa retreat tersebut adalah agenda resmi pemerintah. “Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” ujar Jokowi.
Ia menambahkan bahwa para kepala daerah seharusnya hadir karena mereka dipilih oleh rakyat untuk melayani kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. “Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain,” tegasnya.
Instruksi Megawati Usai Penahanan Hasto Kristiyanto
Instruksi Megawati ini disampaikan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2). Dalam surat resmi DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025, Megawati meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda kehadiran mereka di retreat yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025,” bunyi surat tersebut.
PDIP Tak Tunjuk Plt Sekjen, Komando Langsung di Tangan Megawati
DPP PDIP juga memutuskan untuk tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal setelah penahanan Hasto. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, menyatakan bahwa kendali partai saat ini langsung di bawah Megawati.
“Jadi, sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini, Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” kata Komar dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP.
Komar menegaskan bahwa seluruh unsur partai, termasuk fraksi di DPR, harus menunggu arahan langsung dari Megawati.
Apa Dampaknya?
Instruksi Megawati ini menimbulkan pertanyaan tentang dinamika internal PDIP dan hubungannya dengan pemerintah. Sementara Jokowi menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah dalam agenda pemerintah, PDIP tampaknya memilih untuk bersikap hati-hati menyusul situasi terkini.
